Kemacetan agaknya menjadi musuh besar bagi pengendara di jalanan. Belum lagi ketika cuaca panas, lalu lewatlah iring-iringan kendaraan yang dikawal kepolisian. Kesal tentu saja. Sebagai pengendara 'biasa', sulit rasanya untuk menentang keangkuhan mereka yang dikawal kepolisian. Kalau tidak memberi jalan, sudah barang tentu, sang pengawal minimal akan menghadiahi sebuah teriakan.

Apa sebenarnya alasan yang digunakan para pejabat terhormat ini masih menggunakan pengawalan?. Ingin memecah kemacetan karena terburu-buru? Atau sekedar ingin menunjukan status sosial?.

Jelas, dengan kondisi jalanan saat ini, saya merasa mayoritas pengendara akan merasa diperlakukan tidak adil, ketika ikut antrian, namun tiba-tiba dipaksa menepikan kendaraan, karena ada orang spesial yang hendak dikawal.

Saran saya untuk para pejabat yang sering menggunakan jasa layanan voorijder.

1. Berangkat lebih awal

Kalau alasan penggunaan pengawalan adalah harus mengikuti acara yang tidak bisa ditinggalkan, seharusnya berangkat menuju tempat tujuan lebih awal sebelum terbentuk titik-titik kemacetan yang akan menghambat.

2. Gunakan Sepeda Motor

Kalau memang kesal mengantri, gunakanlah sepeda motor yang lebih mulus digunakan ketika kemacetan melanda. Kalau takut wibawa turun, pikirkan lagi, Anda juga rakyat biasa sama seperti kami.

Semoga para pejabat mengerti, bahwa dengan menggunakan layanan pengawalan, banyak pengendara yang kesal, dan nantinya akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, yang malah akan menurunkan citra Anda sebagai pejabat.

Gunakan pengawalan dengan semestinya, untuk kepentingan negara setingkat presiden, kepentingan umum seperti pemadam dan ambulan. Jangan salahkan kalau pengendara mempertanyakan arti slogan di motor dan mobil vooreijder yang bertuliskan “Melindungi dan Melayani”. Melindungi dan Melayani siapa?.

Terimakasih kepada redaksi Pikiran Rakyat yang telah memuat surat ini.

Rabu (20/7) pagi, saya menelusur jalan Dewi Sartika, hingga Asia Afrika. Hasilnya, ajaib, tidak ada satupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggelar dagangannya di sana. Namun, sebuah truk bermuatan satpol PP menyadarkan saya, kalau ternyata hari itu sedang ada razia PKL.

Cukup tertegun saya melihat keadaan ini, membayangkan, akan makan apa nanti keluarga para PKL itu, kalau mereka tidak berjualan. Sebuah pemandangan yang kontras dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dimana PKL memenuhi setiap sudut jalan. Praktis, petugas satpol PP pun terlihat begitu santai, karena memang tidak ada yang berjualan di jalanan.

Ironis. Kata itu cukup disandingkan untuk aparat satpol PP ini. Setiap kali razia, sepengetahuan saya, PKL sepertinya sudah dikondisikan untuk tidak berjualan, hanya beberapa PKL yang naas saja yang bisa dijaring petugas. Ada apa sebenarnya? Mengapa para PKL bisa menghilang ketika satpol PP mengadakan razia?.

Beberapa tahun yang lalu, ayah saya pernah menyewa 'jongko' di jalan Kepatihan. Setiap bulannya, ia harus membayar uang sejumlah lima juta Rupiah. Uang 'keamanan' katanya, yang akan menjamin kalau 'jongko'nya tidak akan digusur satpol PP, karena akan ada pemberitahuan sebelumnya.

Cukup menggelikan bukan?. Ketika Pemerintah Kota Bandung begitu sigap ingin menerapkan perda K7, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Pemkot Bandung juga terkesan tidak konsisten terhadap PKL. Bagaimana tidak, beberapa hari lalu, menurut sebuah media online, pemkot akan 'membiarkan' PKL di bulan Ramadan. Artinya, yang saya tangkap, pada bulan Ramadan tidak akan ada razia untuk PKL.

Saran saya untuk pemkot sebenarnya sederhana, daripada menjadi lembaga yang inkonsisten, lebih baik pemkot menata para PKL di tempat mereka mangkal, bukan malah diusir dan dipindahkan ke tempat yang lebih jauh. Kalau yang menjadi masalah adalah keindahan, silakan studi banding ke Thailand, pemerintah di sana dengan apik menata para PKL sehingga bisa menjadi komoditas pariwisata.

Jangan jadikan PKL sebagai musuh, karena mereka masih mau bekerja secara halal. Jadikanlah korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai musuh bersama, karena itu yang membuat kota ini semakin tidak bermartabat. Semoga, kedepannya, tidak ditemukan lagi kemacetan gara-gara PKL, atau kejadian kucing-kucingan antara PKL dengan aparat satpol PP.

Terimakasih kepada redaksi Pikiran Rakyat yang telah memuat surat ini.

Sudah beberapa hari ini, aparat kepolisian lebih sering terlihat dijalanan. Mulai dari mengurai kemacetan, meminta menyalakan lampu, hingga merazia kendaraan yang 'membandel'. Ada dua saran dari saya, semoga dapat menjadi motivasi untuk membangun aparat yang lebih baik.

1. Kurangnya Sosialisasi Penerapan Undang-Undang.

Banyak pengendara lebih takut ditilang polisi ketimbang menghadapi kematian. Contohnya, menggunakan helm, mengenakan sabuk pengaman, dan menyalakan lampu motor. Kebanyakan pengendara, berfikir bukan karena akibat jika mereka tidak mengenakan helm, tapi takut ditilang. Hal ini menurut saya dikarenakan kurangnya sosialisasi tersebut, ditambah dengan banyaknya aparat yang berlaku arogan, sudah bukan rahasia umum bukan?.

Misalnya, pengendara dengan pikiran 'kolot' tentu akan berpikir dua kali untuk menyalakan lampu besar di siang hari. Untuk apa, hanya menghambur-hamburkan daya hidup aki (accu) saja. Nah, tugas kepolisian, ketimbang mengedipkan tangan atau berteriak “lampu nyalakan-lampu nyalakan”, lebih baik beri sosialisasi di media soal pentingnya menuruti undang-undang ini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang taat hukum, bukan takut tilang.

2. Sistem Razia Tidak Tegas

Sudah cukup lama aparat kepolisian tidak menghentikan kendaraan saya ketika razia. Kenapa? Karena selain membawa dan menggunakan perlengkapan yang seharusnya, saya juga bisa menghindar dari razia ini. Hal ini dikarenakan razia yang terkesan mau tidak mau.

Kalau saya perhatikan, banyak razia dilakukan setelah pertigaan, sehingga, pengendara yang malas dihentikan akan memilih untuk berbelok ketimbang dirazia. Selain itu, jumlah aparat yang sedikit, membuat operasi tilang menjadi mudah untuk dilewati begitu saja.

Bagian yang paling penting ketika razia adalah masih banyaknya moral polisi yang mudah dibeli pengendara yang melanggar. Seorang teman misalnya, memilih untuk 'disidang' ketimbang mengeluarkan tiga lembaran uang sepuluh ribu kepada aparat, karena bersikukuh kalau dia tidak salah. Saya juga pernah melakukannya, namun lebih dikarenakan jadwal tilang yang memaksa saya berbuat demikian. Jadwal tilang di PN Bandung, hanya hari Jum'at, itupun setengah hari. Sulit untuk menyesuaikan jadwal menghadiri sidang, terlebih saya tidak berdomisili di sekitar pengadilan.

Semoga dua poin ini dapat diperbaiki secepat mungkin, terlebih dengan pergantian kepala polisi Jawa Barat, sehingga akan lebih memunculkan semangat baru kepada anggota yang lainnya. Semoga, masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang taat hukum,

Terimakasih kepada redaksi Pikiran Rakyat yang telah memuat surat keluhan ini.