Kondisi jalan begitu semrawut. Motor yang parkir di pinggir jalan, PKL yang menduduki tiga perempat jalan, hingga ribuan pejalan kaki saling berebut menduduki jalan tersebut.

Jalan dengan lebar tiga mobil tersebut, pada kenyataannya hanya menyisakan satu lajur untuk kendaraan dan pejalan kaki berlalu lalang. Saya memerlukan waktu 15 menit untuk mencapai Jalan Dewi Sartika padahal jaraknya tidak seberapa.

Lantas saya iseng berkeliling lewat Jalan Dalem Kaum, Balong Gede, Dewi Sartika, Asia Afrika, Otista, hingga kembali ke Kepatihan. Ada satu fenomena yang saya temukan: rambu ‘dilarang berhenti’ seolah dianaktirikan. Mereka yang parkir maupun calo parkir seolah buta melihat rambu bulat dengan lingkaran merah yang dicoret menyamping. Secara kasar, jangankan parkir, untuk berhenti pun tidak boleh jika ada rambu ‘s’ coret tersebut.

Entah kepada siapa saya harus merasa kesal. Pengendara bermotor butuh tempat untuk parkir, PKL butuh tempat untuk berjualan, sementara pejalan kaki mengharapkan trotoar untuk berjalan. Saya hanya menyesalkan tidak adanya aparat yang berwenang untuk menegakan aturan yang sudah dibuat.

Padahal, tak jauh dari tempat tersebut, tepatnya di depan Pasar Baru, belasan petugas kepolisian tengah asyik berdiri di tengah jalan melakukan razia kendaraan. Apakah ini artinya pembiaran terhadap pelanggaran? Mengapa petugas kepolisian lebih memprioritaskan rambu ‘dilarang putar balik’ atau ‘dilarang belok kiri langsung’ ketimbang rambu ‘dilarang berhenti’?

Semoga suatu hari nanti, tanpa perlu ada yang menegakkan, masyarakat mampu dan mau untuk menaati peraturan yang telah ditentukan.

*seperti dimuat di Surat Pembaca Pikiran Rakyat 13 Agustus 2012

Menarik ketika populasi si kuda besi meningkat tajam, namun panjang jalan tak jua bertambah. Akhirnya, kemacetan selalu menyergap kota kita tercinta ini, terutama di akhir pekan. Arus yang memang sudah padat, ditambah dengan membanjirnya kendaraan para turis, membuat jalan-jalan arteri pun terkena imbasnya. Kompleks perumahan yang dijadikan jalan alternatif mau tidak mau menanggung beban kemacetan. Akhirnya, semua merasa dirugikan.

Arus yang padat membuat pengguna sepeda motor dapat menggunakan kelebihannya. Seperti air, mereka mengisi celah-celah yang ada. Jangan heran jika Anda melihat pengendara motor lebih elastis ketimbang karet gelang, meliak-liuk bagaikan ular. Jika jalanan sudah benar-benar penuh, mereka berpura-pura menjadi pejalan kaki dengan menaikannya kendaraannya ke trotoar.

Jangan heran jika banyak trotoar ‘mewah’ yang diberi keramik di atasnya, cepat hancur atau rusak. Selain karena faktor alam, sebenarnya keramik trotoar ini tidak mau menahan selain berat manusia. Trotoar yang tinggi pun seolah dijadikan ajang ‘off-road’ bagi pengendara motor.

Hak pejalan kaki di Kota Bandung sudah terancam. Di seputaran Jalan Dago, pejalan kaki harus berbagi trotoar dengan pengendara sepeda. Di Jalan Merdeka, pejalan kaki harus rela nyawanya terancam karena trotoar sepenuhnya digunakan pedagang kaki lima.

Trotoar yang diberi pagar pun malah membuat pejalan kaki tidak nyaman. Para tunawisma seolah meminta tarif jika pejalan kaki ingin lewat. Sementara di jalan raya, PKL menjadikan pagar tersebut sebagai fondasi awal tempatnya berdagang.

Saya menyarankan kepada pemerintah kota untuk membangun trotoar khusus untuk motor. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengendara motor yang menyelinap masuk ke trotoar pejalan kaki. Trotoar ini tak perlu disimpan berdampingan dengan trotoar pejalan kaki. Bisa saja disimpan di tengah sebagai median jalan, karena pengendara motor umumnya menyukai tantangan.

 Sementara itu, PKL tidak perlu dibuatkan trotoar karena sebagian besar dari mereka, lebih senang berjualan di badan jalan. Jika hak pejalan kaki sudah direnggut, maka tak perlu lah mengeluarkan biaya mahal untuk membangun dan mempercantik trotoar.

*seperti dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Jumat 3 Agustus 2012